OJK

REGULASI DAN PENGAWASAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lembaga independen yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan di sektor jasa keuangan.

OJK dibentuk untuk mengambil alih peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal serta lembaga keuangan, dan peran Bank Indonesia dalam pengaturan serta pengawasan perbankan. OJK juga bertujuan memperkuat perlindungan konsumen di industri jasa keuangan.

Tujuan Pembentukan OJK

OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi perekonomian serta masyarakat, yaitu:

01

Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

02

Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

03

Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Ruang Lingkup Tugas Pengawasan

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan di sektor jasa keuangan, meliputi:

Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan nonperbankan.

Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

Kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Wewenang OJK dalam Pengaturan

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

  1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang OJK.
  2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
  3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
  4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
  5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
  6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
  7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.
  8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban OJK.
  9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Wewenang OJK dalam Pengawasan

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

  1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
  2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
  3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
  5. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
  6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
  7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
  8. Memberikan dan/atau mencabut:
    1. Izin usaha;
    2. Izin orang perseorangan;
    3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
    4. Surat tanda terdaftar;
    5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
    6. Pengesahan;
    7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
    8. Penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Catatan: Uraian ini disusun untuk kebutuhan informasi pada website. Untuk publikasi resmi, pastikan kembali kesesuaian redaksi dan daftar kewenangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan OJK yang berlaku.