Kode Etik

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Kode Etik

Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) PT. BPR Palembang

Manajemen PT. BPR Palembang memiliki perhatian besar terhadap risiko benturan kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan menyusun Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan usaha secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

PT. BPR Palembang berkomitmen menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai bagian dari upaya mencapai visi dan misi perusahaan. Code of Conduct merupakan wujud komitmen tersebut dengan menerjemahkan nilai-nilai budaya kerja ke dalam standar etika bisnis dan perilaku.

Setiap pegawai dapat menghadapi situasi ketika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian serta berdampak pada reputasi, integritas, dan kehormatan pegawai. Oleh sebab itu, pedoman ini diperlukan sebagai acuan dalam mengambil keputusan dan bertindak.

Code of Conduct menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris beserta perangkatnya, Direksi, dan seluruh pegawai dalam mengelola perusahaan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan BPR melalui peningkatan daya saing serta penciptaan nilai tambah bagi perusahaan.

Maksud dan Tujuan Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku

Maksud Penerapan Code of Conduct

  1. Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika yang selaras dengan visi dan misi BPR.
  2. Menjadi kriteria untuk menilai apakah setiap individu di lingkungan BPR telah berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  3. Menjabarkan tata nilai sebagai landasan etika yang harus dipatuhi seluruh individu dalam melaksanakan tugas.
  4. Menjadi acuan perilaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
  5. Menjelaskan standar etika secara terperinci agar setiap individu dapat menilai tindakan yang tepat dan mengambil keputusan ketika menghadapi keraguan.

Tujuan yang Ingin Dicapai

  1. Mewujudkan komitmen bersama untuk mencapai visi dan menjalankan misi BPR secara profesional dan beretika, dengan memperhatikan seluruh pemangku kepentingan serta mematuhi ketentuan yang berlaku.
  2. Meminimalkan risiko konflik kepentingan dan sengketa hukum akibat kelalaian.
  3. Menjabarkan tata nilai sebagai landasan etika dalam pelaksanaan tugas.
  4. Menjadi acuan perilaku dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan interaksi dengan pemangku kepentingan.
  5. Memberikan penjelasan rinci mengenai standar etika untuk membantu menilai tindakan yang tepat dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.
  6. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan BPR, pengembangan nilai perusahaan, serta peningkatan reputasi dan citra BPR dalam jangka panjang.

Standar Etika Bisnis

1. Mendukung Budaya Kerja Perusahaan

Seluruh insan BPR wajib menerapkan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, profesionalisme, dan kerja sama demi kemajuan perusahaan.

Implementasi
  1. Berani menyampaikan dan melakukan hal yang benar sesuai etika perusahaan serta nilai moral yang berlaku di masyarakat.
  2. Bertanggung jawab atas kewajiban dan setiap tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas.
  3. Memiliki wawasan dan pandangan ke depan untuk membangun perusahaan menjadi lebih baik.
  4. Konsisten dalam melaksanakan tugas, tepat waktu, serta menaati Kode Etik Perbankan dan Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku.
  5. Mengutamakan kerja sama tim dengan metode dan tujuan yang disepakati demi kepentingan perusahaan.
  6. Bersikap objektif, jujur, dan tidak memihak selain kepada kebenaran.
  7. Memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi serta tanggap terhadap situasi dan kondisi lingkungan kerja.

2. Perlakuan Adil kepada Seluruh Pegawai

BPR memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai untuk berkarier, mengembangkan diri, dan memperoleh penilaian kinerja secara adil dan objektif.

Implementasi
  1. Penilaian kinerja didasarkan pada kompetensi dan prestasi kerja, bukan subjektivitas.
  2. Kesempatan berkarier diberikan secara setara kepada pegawai laki-laki maupun perempuan.
  3. Hak dan kewajiban pegawai tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan hak dan kewajiban hanya didasarkan pada ketentuan serta tingkat jabatan yang berlaku.

3. Anti-Diskriminasi dan Pelecehan

BPR menerapkan prinsip tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap segala bentuk diskriminasi dan pelecehan berdasarkan suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, jabatan, maupun kapabilitas. Ancaman dan kekerasan di tempat kerja akan ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Implementasi

Perbuatan asusila atau tindakan yang mengarah pada perbuatan asusila, termasuk pelecehan seksual, serta tindakan menyerang, menganiaya, atau mengancam atasan, sesama pegawai, dan/atau keluarganya, baik di lingkungan perusahaan maupun di luar perusahaan, dikategorikan sebagai pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Keamanan di Tempat Kerja

BPR mengutamakan keselamatan dan keamanan lingkungan kerja. Seluruh pegawai bertanggung jawab menjaga kesehatan, kebersihan, dan kedisiplinan untuk mengurangi risiko di tempat kerja.

Implementasi
  1. BPR memperhatikan dan memelihara keselamatan serta kesehatan kerja melalui penerapan prosedur keselamatan, kesehatan, kebersihan, dan keamanan.
  2. Upaya perlindungan ditujukan untuk mencegah risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

5. Penggunaan Fasilitas Perusahaan

BPR menyediakan peralatan dan fasilitas kerja yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pegawai.

Implementasi

Peralatan dan fasilitas perusahaan hanya boleh digunakan untuk menunjang pekerjaan dan kepentingan BPR. Setiap penggunaannya wajib mengikuti prosedur serta ketentuan yang berlaku.

6. Aktivitas di Luar Perusahaan

Pegawai dapat berpartisipasi sebagai anggota organisasi, asosiasi, atau kegiatan lain di luar BPR sepanjang tidak mengganggu kinerja, konsentrasi, dan tanggung jawab pekerjaannya.

Implementasi
  1. Pegawai memiliki kebebasan berpolitik sebagai warga negara, tetapi tidak diperkenankan menjadi pengurus atau anggota partai politik sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku.
  2. Pegawai tidak diperkenankan menjalankan usaha atau bisnis di luar pekerjaannya pada BPR sesuai dengan ketentuan perusahaan.

7. Pengelolaan dan Pengamanan Informasi

Seluruh informasi milik BPR merupakan aset perusahaan yang harus dijaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanannya serta tidak boleh digunakan atau disebarluaskan tanpa kewenangan yang sah.

Implementasi
  1. Setiap pegawai bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Pegawai tidak diperkenankan menyebarluaskan informasi perusahaan maupun nasabah kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pejabat berwenang, kecuali diizinkan oleh undang-undang atau ketentuan yang berlaku.
  3. Pegawai yang memiliki akses terhadap informasi sensitif dilarang mengungkapkannya kepada pihak yang tidak berwenang, termasuk informasi orang dalam (insider information).
  4. Pegawai wajib menyimpan informasi rahasia di tempat yang aman untuk mencegah akses, pencatatan, penyalinan, atau penggandaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
  5. Pembuatan, pencatatan, dan pelaporan informasi harus memperhatikan kelengkapan, akurasi, kerahasiaan, dan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan, tanpa menyesatkan pengguna atau menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan.

8. Hubungan dengan Nasabah

Integritas merupakan faktor utama dalam membangun reputasi dan kepercayaan nasabah. BPR berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.

Implementasi
  1. Memberikan layanan prima tanpa diskriminasi berdasarkan jumlah simpanan atau pinjaman, suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, maupun usia nasabah.
  2. Menyampaikan informasi produk dan jasa perbankan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Petugas BPR wajib melayani nasabah secara profesional dan menawarkan produk serta jasa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

9. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM)

BPR berkomitmen menerapkan ketentuan mengenai Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di sektor jasa keuangan.

Implementasi
  1. Dalam melakukan transaksi dengan nasabah, pegawai wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
  2. Pegawai wajib mematuhi ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk penerapan prinsip mengenali nasabah (Know Your Customer/KYC) serta kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Hubungan dengan Rekanan

Hubungan antara BPR dan rekanan harus didasarkan pada perjanjian yang wajar (arm's length), efisiensi, transparansi, dan praktik bisnis yang adil (fair practices). Rekanan wajib mematuhi ketentuan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Implementasi
  1. Pegawai tidak diperkenankan menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki reputasi buruk, meskipun menawarkan harga yang lebih kompetitif.
  2. Pegawai wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan penilaian secara adil sesuai ketentuan dalam memilih serta menjaga hubungan dengan rekanan.
  3. Pegawai wajib memastikan setiap kerja sama dengan rekanan didukung perjanjian tertulis dan memiliki nilai transaksi yang wajar.

11. Hubungan dengan Regulator

BPR senantiasa menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha. Pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku merupakan bagian dari komitmen tersebut, termasuk penyampaian laporan secara transparan, akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Implementasi

Hubungan dengan regulator dilaksanakan secara transparan, wajar, saling menghormati, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Penyuapan, Manipulasi, dan Korupsi

BPR menerapkan prinsip tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap segala bentuk penyuapan, manipulasi, dan korupsi. Setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti dan dapat diproses secara perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen Integritas

Kode Etik ini menjadi pedoman bagi seluruh insan PT. BPR Palembang untuk menjaga integritas, profesionalisme, kepercayaan nasabah, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.